“Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Karimun meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI menjadi dorongan untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan, pelayanan publik, pembangunan daerah, dan membuka peluang kerja bagi masyarakat.”
Pemerintah Kabupaten Karimun kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kepulauan Riau atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Bupati Karimun Iskandarsyah menegaskan capaian ini menjadi motivasi untuk memperkuat transparansi pengelolaan APBD, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja bagi masyarakat Karimun.
KARIMUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam tata kelola keuangan daerah. Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Pemkab Karimun berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
Capaian tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Karimun dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Kepulauan Riau di Batam, Selasa (2/6/2026).
LHP diterima langsung oleh Bupati Karimun, Iskandarsyah, yang hadir bersama Ketua DPRD Karimun, Kepala Inspektorat Daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karimun.
Bupati Karimun, Iskandarsyah, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik dan bertanggung jawab.
“Alhamdulillah, capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kami berkomitmen menyajikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Iskandarsyah, Rabu (3/6/2026).
Lebih jauh, Iskandarsyah menegaskan bahwa keberhasilan meraih opini WTP bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan harus menjadi landasan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, setiap rupiah yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, memperkuat pembangunan daerah, serta menciptakan dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat Karimun.
“APBD harus berorientasi pada pelayanan masyarakat. Pengelolaan keuangan yang baik harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Raihan opini WTP ini juga mencerminkan konsistensi Pemkab Karimun dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Melalui pengawasan yang kuat, sistem pengelolaan keuangan yang semakin tertata, serta sinergi seluruh perangkat daerah, Pemkab Karimun terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang berkelanjutan.
Meski masih terdapat catatan berupa paragraf penekanan suatu hal dalam laporan pemeriksaan, Pemkab Karimun memandang hal tersebut sebagai bagian dari proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Karimun berkomitmen untuk terus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sehingga setiap program pembangunan yang dijalankan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya Karimun yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. (Adv).
Laporan: Ricky
