“Pemerintah Desa Tanjung memperkuat pembinaan ibu hamil dan intervensi gizi balita untuk menekan 12 kasus stunting yang masih tercatat hingga awal 2026.”
NATUNA — Kepala Desa Tanjung Mat Nawawi menegaskan bahwa strategi utama penanganan stunting di Desa Tanjung difokuskan pada pembinaan ibu hamil (bumil), penguatan peran kader kesehatan, serta distribusi makanan tambahan guna menekan angka kasus di Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna.
Desa Tanjung masih menghadapi tantangan serius dalam penanganan stunting. Hingga Maret 2026, tercatat 12 anak dengan kategori stunting di wilayah tersebut. Jumlah ini dinilai cukup tinggi mengingat populasi desa yang tidak terlalu besar.
Menurut Mat Nawawi, pendekatan yang ditempuh pemerintah desa bersifat preventif dan persuasif, dimulai sejak masa kehamilan. Pembinaan terhadap ibu hamil menjadi prioritas utama untuk memastikan kecukupan gizi sejak fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
“Kader kami aktif melakukan pembinaan bumil dan pemantauan balita. Kami juga menyediakan makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita agar stunting ini bisa ditekan,” ujarnya kepada koranperbatasan.com saat diwawancarai di Kantor Desa Tanjung, Selasa, 3 Maret 2026.
Berdasarkan pengamatan di lapangan, penyebab stunting di Desa Tanjung tidak tunggal. Faktor ekonomi memang berpengaruh, namun tidak selalu menjadi determinan utama. Kasus stunting juga ditemukan pada keluarga dengan latar belakang ekonomi mapan.
“Pola makan dan pola asuh menjadi faktor dominan. Ada keluarga yang anaknya lahir berdekatan karena tidak mengikuti program KB. Ada juga orang tua sibuk bekerja sehingga pengasuhan kurang optimal,” kata Mat Nawawi.
Ia menambahkan, edukasi mengenai keluarga berencana kerap menghadapi resistensi sebagian warga dengan alasan keyakinan agama. Kondisi ini menjadi tantangan sosial tersendiri dalam upaya pengendalian jarak kelahiran.
Kader kesehatan di lapangan tidak hanya menghadapi persoalan teknis, tetapi juga resistensi psikologis. Beberapa orang tua menolak anaknya disebut stunting dan merasa tersinggung ketika dilakukan pendataan atau survei rumah.
“Kadang kader disalahpahami. Ada yang marah ketika anaknya disebut stunting. Padahal ini bagian dari upaya penanganan,” ujarnya.
Kolaborasi dilakukan dengan camat, Ketua PKK, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta Puskesmas. Pendekatan lintas sektor ini bertujuan memperkuat legitimasi dan efektivitas intervensi.
Evaluasi program dilakukan melalui musyawarah desa (musdes) yang dapat berlangsung dua hingga tiga kali dalam setahun dengan agenda khusus stunting. Namun, keterbatasan fiskal menjadi kendala utama.
Anggaran khusus stunting di Desa Tanjung hanya sekitar Rp10 juta per tahun, terutama untuk penyediaan makanan tambahan. Jumlah tersebut dinilai jauh dari ideal dibandingkan kompleksitas persoalan yang dihadapi.
“Stunting ini program nasional, dari pusat sampai desa satu jalur. Tapi anggaran desa terbatas. Kami ini ujung tombak yang langsung berhadapan dengan masyarakat,” terangnya.
Penyaluran bantuan gizi dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Puskesmas dan tenaga ahli gizi. Menu makanan tambahan ditentukan berdasarkan rekomendasi medis, kemudian diolah dan didistribusikan kepada keluarga sasaran.
Pendekatan ini dirancang agar intervensi tepat sasaran dan berkelanjutan, meskipun skala bantuan masih terbatas.
Mat Nawawi berharap masyarakat, khususnya ibu hamil, mematuhi anjuran kesehatan dan aktif mengikuti pembinaan dari kader serta Puskesmas. Ia juga meminta dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah dan pusat.
“Harapan saya, warga mengikuti pembinaan kesehatan agar anak yang lahir tidak lagi stunting. Kami tidak ingin terus ditegur karena kasus ini,” pungkasnya.
Desa Tanjung kini berada pada fase konsolidasi sosial membangun kesadaran bersama bahwa stunting bukan sekadar isu kesehatan, melainkan persoalan pola pikir, pengasuhan, dan keberlanjutan generasi. (KP).
Laporan : Dhitto
