Perbatasan dalam Bayang-Bayang Jawa-Sentrisme
Realitas pembangunan di Indonesia masih sangat terpusat. Data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa belanja kementerian dan lembaga sebagian besar terserap di Pulau Jawa. Proyek strategis nasional, meski secara teoritis inklusif, lebih banyak terkonsentrasi di wilayah dengan daya dukung ekonomi tinggi. Dalam logika seperti ini, wilayah perbatasan dianggap “kurang layak didahulukan”.
Ini bukan hanya soal anggaran, tapi tentang logika moral yang menilai wilayah berdasarkan “nilai ekonomis” semata. Negara seolah memilih siapa yang pantas dihidupi, dan siapa yang boleh menunggu giliran yang tak kunjung tiba.
Retorika yang Tidak Membumi
Pemerintah kerap menggunakan istilah “menjaga perbatasan” sebagai bukti nasionalisme. Tapi pertanyaannya siapa yang sebenarnya menjaga perbatasan? Jawabannya adalah rakyat di sana, petani yang hidup tanpa listrik, nelayan tanpa akses BBM, anak-anak sekolah tanpa guru tetap. Namun, imbal balik dari negara terhadap pengorbanan ini sangat minim.
Retorika kebangsaan tidak akan berarti apa-apa jika tak disertai dengan struktur kebijakan yang setara. Nasionalisme tanpa kehadiran negara adalah janji kosong yang menghina realitas warga perbatasan.
