Banyak yang justru merasakan bahwa bantuan tidak tepat sasaran, tidak konsisten, dan kadang lebih bersifat simbolik ketimbang substansial.
Dalam konteks inilah, pertanyaan “di mana keadilan sosial?” menjadi sangat relevan. Pancasila sebagai dasar negara jelas menyebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi dalam praktiknya, keadilan itu kerap hanya terasa oleh mereka yang sudah berada di atas.
Keadilan sosial semestinya bukan sekadar jargon. Ia harus hadir dalam kebijakan fiskal yang berpihak pada yang lemah, dalam akses pelayanan publik yang setara, dan dalam perlindungan ekonomi yang nyata. Bukan dalam bentuk bansos menjelang pemilu, atau narasi indah dalam pidato resmi.
Saatnya negara melihat lebih dalam: bukan hanya bagaimana ekonomi tumbuh, tapi juga bagaimana pertumbuhan itu bisa adil dan merata. Tanpa itu, jurang ketimpangan akan makin lebar. Dan dalam sejarah, tak ada negara yang damai ketika rakyatnya merasa ditinggalkan.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
