Ketimpangan ini juga berdampak pada sektor sosial-ekonomi. Layanan pendidikan dan kesehatan di wilayah 3T sering tidak setara, karena dukungan anggarannya tidak memadai. Sekolah tanpa guru, puskesmas tanpa dokter, dan pelabuhan tanpa aktivitas logistik menjadi gambaran keseharian di banyak perbatasan.
Dari sudut pandang Antonio Gramsci, negara tidak hanya beroperasi melalui dominasi, tetapi juga melalui hegemoni yakni kemampuan untuk membuat ketimpangan tampak wajar. Metropolitanisasi anggaran adalah bentuk hegemoni itu. Kota-kota besar seolah-olah menjadi wajah tunggal kemajuan, padahal kemajuan semacam itu dibangun di atas pengabaian sistemik terhadap pinggiran.
Watak negara yang terbaca dari struktur anggarannya adalah watak selektif dan asimetris. Ia menampilkan wajah ganda retorikanya maritim dan kepulauan, tetapi logikanya tetap daratan dan kota. Inilah yang membuat Indonesia tampak seperti negara yang tidak berdamai dengan geografinya sendiri.
Jika anggaran adalah cermin diri bangsa, maka bayangan yang tampak sekarang adalah bangsa yang lebih nyaman menjadi negara metropolitan ketimbang negara kepulauan. Ini bukan soal semantik, melainkan soal keadilan struktural. Tanpa koreksi orientasi anggaran, Indonesia akan gagal menjadi rumah bagi seluruh wilayahnya.
Sudah waktunya pemerintah menyusun anggaran berdasarkan peta kebutuhan riil, bukan sekadar peta pusat kekuasaan dan ekonomi. Reformasi fiskal bukan hanya soal efisiensi birokrasi, tetapi tentang meneguhkan kembali identitas kita sebagai bangsa kepulauan yang adil dan setara.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
