Anggaran negara seharusnya menjadi cermin representatif dari seluruh entitas sosial dan geografis dalam suatu bangsa. Namun dalam praktiknya, daerah pinggiran termasuk wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) sering kali tidak terdengar dalam perumusan maupun eksekusi kebijakan fiskal nasional. Penyebabnya bukan semata kekurangan data, melainkan keberlangsungan rezim teknokrasi yang mengutamakan angka daripada realitas hidup.
PEMERINTAHAN modern yang mengusung prinsip teknokrasi sering kali memposisikan kebijakan publik sebagai proses rasional, netral, dan berbasis data. Namun, ketika data dan indikator ekonomi seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, dan efisiensi fiskal menjadi satu-satunya pijakan, wilayah yang minim kontribusi angka seperti daerah 3T tereliminasi dari prioritas.
Pierre Bourdieu dalam konsep kekuasaan simbolik menjelaskan bagaimana bahasa dan struktur dominan menciptakan legitimasi yang membungkam suara lain. Dalam konteks anggaran, bahasa ekonomi dan teknokrasi menjadi struktur dominan yang meminggirkan narasi lokal. Ketika sebuah desa pesisir atau kampung di pegunungan tak bisa menyuarakan dirinya dalam terminologi “cost-benefit analysis”, maka secara otomatis mereka tidak diperhitungkan sebagai entitas penting dalam pengambilan keputusan nasional.
Ketimpangan ini bukan hal kebetulan. Ia lahir dari konfigurasi kekuasaan di mana pusat metropolitan tidak hanya menjadi pusat ekonomi, tetapi juga pusat makna. Dalam laporan belanja infrastruktur Kementerian PUPR, misalnya, lebih dari 60% proyek strategis nasional terkonsentrasi di pulau Jawa dan kawasan perkotaan besar. Proyek-proyek di 3T sering kali muncul sebagai pelengkap statistik, bukan sebagai bagian dari strategi pembangunan yang holistik dan berkeadilan.
Inilah wajah teknokrasi yang membungkam. Sebuah sistem yang menyembunyikan ketimpangan di balik logika efisiensi, menyamarkan eksklusi dalam grafik dan indeks. Ketika daerah 3T meminta akses air bersih, listrik, atau transportasi dasar, jawaban yang mereka terima bukanlah “ya atau tidak”, melainkan “tidak ada justifikasi anggaran”.
