Masalahnya bukan terletak pada teknokrat sebagai individu, melainkan pada struktur politik dan birokrasi yang memuja indikator numerik tanpa mempertanyakan dari mana angka itu berasal dan siapa yang tertinggal. Apakah negara masih bisa menyebut dirinya sebagai “bangsa kepulauan” jika dalam logika fiskalnya hanya kota-kota besar yang dihidupi?
Solusi tidak datang dari menolak data, tetapi dari mendemokratisasi cara kita memaknainya. Anggaran bukan hanya soal efisiensi, melainkan tentang keadilan representatif. Kebutuhan masyarakat di perbatasan bukanlah beban fiskal, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin eksistensi kolektifnya.
Selama wilayah 3T tidak bisa berbicara dalam bahasa teknokrasi, negara wajib menciptakan jembatan makna menggeser pendekatan ekonomi dari sekadar angka menuju pengalaman nyata. Pembangunan bukan hanya perkara yang bisa dihitung, tapi harus bisa dirasakan oleh semua, terutama mereka yang selama ini dibungkam dalam senyap oleh sistem yang terlalu teknis dan terlalu pusatistik.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
