Di balik angka-angka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tersimpan kekuasaan yang tak selalu kasat mata. Ketika anggaran lebih dari sekadar instrumen fiskal, melainkan menjadi bahasa kekuasaan yang mengatur siapa yang didengar dan siapa yang diabaikan, wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) kerap kali hanya jadi statistic bukan subjek pembangunan. Apakah ini pertanda bahwa negara hanya mendengar mereka yang bersuara, dan menyingkirkan yang tak mampu bicara dalam bahasa teknokratik?
ANGGARAN negara, dalam idealnya, adalah representasi kehendak kolektif. Ia mencerminkan identitas nasional, arah pembangunan, dan distribusi keadilan. Namun, dalam praktiknya, APBN tidak selalu netral. Ia bisa menjadi instrumen dominasi, sebagaimana diuraikan oleh Pierre Bourdieu melalui konsep kekuasaan simbolik yakni kemampuan untuk mendefinisikan realitas tanpa terlihat memaksa.
Dalam konteks Indonesia, kekuasaan simbolik ini hadir dalam bentuk angka-angka makroekonomi yang dipuja sebagai ukuran keberhasilan. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), rasio belanja, dan efisiensi fiskal menjadi mantra teknokrasi. Namun, wilayah 3T yang seringkali tidak mampu berbicara dalam bahasa “pertumbuhan ekonomi” akhirnya terpinggirkan secara struktural.
Bahasa Anggaran dan Ketimpangan Representasi
Ketika pusat-pusat kekuasaan ekonomi di kota besar menjadi acuan dalam penyusunan anggaran, maka mereka yang berada di pinggiran geografis sekaligus pinggiran naratif akan selalu kalah dalam artikulasi kebutuhan. Bahasa ekonomi yang dominan adalah milik para ahli, teknokrat, dan pemangku kepentingan di metropolitan. Sementara 3T tidak punya akses untuk menyampaikan aspirasi dalam bahasa yang dianggap “valid” secara administratif dan teknokratik.
Hal ini diperkuat oleh habitus birokrasi yang lebih mengutamakan angka daripada narasi sosial. Wilayah 3T, yang mungkin tidak punya angka besar dalam kontribusi ekonomi nasional, menjadi kurang “layak” untuk diperjuangkan. Padahal, kebutuhan dasar mereka sangat nyata: air bersih, pendidikan, akses internet, layanan kesehatan. Tapi karena tidak menghasilkan pertumbuhan atau tidak “bankable” secara fiskal, maka mereka kerap tak masuk dalam prioritas anggaran.
