Politik Angka dan Kekuasaan
Dalam politik anggaran, bukan hanya berapa besar dana yang dialokasikan, tetapi siapa yang menentukan perumusannya. Di sinilah letak dominasi simbolik anggaran. Ia tidak hanya membagi, tapi juga memilih. Seperti yang digambarkan Antonio Gramsci dalam konsep hegemoni, kekuasaan tak harus dipaksakan lewat senjata, tapi lewat persetujuan yang diciptakan melalui norma dan kebiasaan. Dalam hal ini, norma-norma teknokratis telah menciptakan ilusi objektivitas anggaran, padahal ia sangat politis.
Kebijakan fiskal nasional secara kasat mata tampak netral. Namun jika dilihat lebih dalam, ia mencerminkan konsensus palsu: bahwa pembangunan adalah soal efisiensi dan pertumbuhan, bukan keadilan. Padahal bagi wilayah 3T, yang dibutuhkan bukan hanya efisiensi, tapi rekognisi dan afirmasi.
Wilayah 3T sebagai “Yang Lain” dalam Anggaran
Wilayah 3T terus-menerus dibayangkan sebagai “yang lain” bukan sebagai bagian esensial dari diri nasional, tetapi sebagai beban, objek bantuan, atau sekadar simbol keberagaman. Negara memperlakukan mereka bukan sebagai subjek pembangunan, melainkan sebagai pihak yang harus “diperbaiki”.
Di sinilah krisis representasi bermula. Ketika suara 3T tidak masuk ke dalam proses perencanaan anggaran, maka kebijakan yang lahir pun akan selalu bias. Mereka menjadi penonton dalam panggung ekonomi nasional yang disusun oleh dan untuk pusat kekuasaan.
