Di tengah gelombang retorika pertumbuhan ekonomi, wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) semakin jarang disebut dalam narasi kebijakan nasional. Angka-angka makro seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), realisasi investasi, atau indeks kemudahan berbisnis justru menjadi bahasa dominan dalam pengambilan keputusan. Namun, apakah indikator tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan bangsa secara utuh, atau sekadar melanggengkan ketimpangan struktural yang telah berlangsung lama?
NARASI pembangunan Indonesia hari ini didorong oleh logika angka dan indikator teknokratis. Pertumbuhan ekonomi yang didefinisikan lewat kenaikan PDB, percepatan investasi asing, atau surplus neraca perdagangan, dianggap sebagai bukti keberhasilan. Namun, cara pandang ini mengaburkan kenyataan bahwa pertumbuhan yang dirayakan hanya terjadi di pusat-pusat metropolitan, bukan di wilayah perbatasan atau 3T.
Kawasan 3T jarang masuk dalam indikator yang dijadikan tolok ukur utama. Pemerintah tidak berbicara tentang aksesibilitas anggaran di daerah perbatasan, atau jumlah desa terpencil yang berhasil keluar dari isolasi. Tidak ada indikator yang menilai sejauh mana perbatasan mengalami kemajuan kultural, ekologis, atau kemanusiaan. Maka, tidak mengherankan jika prioritas pembangunan menjauhi wilayah 3T, sebab bahasa yang digunakan untuk mendesain anggaran tidak mewakili mereka.
Bahasa Ekonomi sebagai Alat Kekuasaan
Pierre Bourdieu dalam kerangka pemikirannya mengenai capital symbolique dan habitus, menunjukkan bahwa bahasa bukanlah instrumen netral, tetapi alat untuk mendominasi dan menyisihkan. Bahasa ekonomi yang kini mendominasi kebijakan negara, dengan istilah seperti efficiency, growth, atau return of investment, adalah bentuk kekuasaan simbolik. Bahasa ini hanya bisa dipahami dan digunakan oleh elite teknokrat dan birokrat pusat, bukan oleh masyarakat pesisir atau penghuni kawasan terluar.
Sebagai akibatnya, kebutuhan yang tak bisa diartikulasikan dalam bahasa ekonomi menjadi tak terlihat, bahkan tak dianggap. Ketika sebuah desa di perbatasan membutuhkan dermaga kecil untuk nelayan, kebutuhan itu tidak masuk dalam logika “nilai ekonomi tinggi”, dan karena itu diabaikan. Sementara proyek jalan tol antar-kota yang menelan triliunan rupiah langsung dimasukkan dalam kategori “pembangunan strategis”.
