Indikator yang Tak Netral
Kita harus mengakui bahwa indikator ekonomi tidaklah netral. Pemilihan indikator selalu bersifat politis, sebab ia menentukan siapa yang dianggap penting, dan siapa yang bisa diabaikan. Ketika indikator nasional hanya menilai kenaikan PDB provinsi, maka provinsi dengan kontribusi PDB rendah seperti Maluku, NTT, atau Papua akan selalu tertinggal dalam perhatian anggaran.
Bahkan program-program afirmatif untuk 3T pun tidak luput dari logika ini. Bantuan seringkali diberikan untuk memenuhi indikator formal, bukan karena kebutuhan riil masyarakat. Contohnya, pengadaan kapal tol laut yang tetap dijalankan meski tidak menjawab problem distribusi riil di pulau-pulau kecil, hanya demi mengejar indikator “konektivitas logistik”.
Eksklusi yang Terinstitusi
Ketiadaan indikator yang mewakili kondisi 3T bukanlah kekeliruan teknis. Ia adalah bentuk eksklusi yang terinstitusi. Kebijakan anggaran menjadi arena kekuasaan yang menyingkirkan suara-suara yang tidak mampu berbicara dalam bahasa ekonomi yang dominan. Di sinilah technocratic governance, pemerintahan yang terlalu teknokratik menjadi masalah. Ia menjadikan angka sebagai satu-satunya bahasa yang sah dalam menyampaikan penderitaan atau harapan.
Lebih dari itu, negara hari ini seolah menjadi entitas yang hanya mendengar suara yang bisa dikalkulasi. Maka, wilayah 3T yang bicara lewat cerita, adat, atau pengalaman hidup kolektif tidak akan pernah terdengar. Mereka dianggap tidak efisien, tidak kompetitif, dan karena itu, tidak layak diprioritaskan.
