“Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Natuna mendesak Bupati Natuna, Cen Sui Lan, segera menghadirkan solusi nyata terhadap tingginya ongkos kirim dan terbatasnya akses permodalan yang dinilai masih menjadi penghambat utama perkembangan usaha lokal di daerah kepulauan tersebut.”
NATUNA – Harapan pemerintah daerah menjadikan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penggerak ekonomi Natuna masih menghadapi tantangan serius di lapangan. Sejumlah pelaku usaha mengaku usaha mereka terus terhimpit oleh tingginya biaya distribusi antar daerah, keterbatasan modal usaha, serta melemahnya daya beli masyarakat.
Kondisi tersebut memunculkan desakan agar pemerintah daerah segera menghadirkan solusi nyata, terutama terkait persoalan ongkos kirim dari wilayah kepulauan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar.
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, sebelumnya menyatakan komitmennya untuk menghidupkan sektor UMKM sebagai salah satu pilar penting perekonomian daerah. Pemerintah daerah bahkan menyebut akan memperkuat usaha kecil melalui program pembinaan, pelatihan, hingga dukungan akses permodalan dan pemasaran.
Namun bagi sebagian pelaku usaha di Natuna, kondisi ekonomi daerah dinilai belum menunjukkan perubahan signifikan dalam lebih dari satu tahun terakhir.
Efendi, pemilik Toko Angkasatex di Ranai Kota, mengatakan penjualan usahanya justru mengalami penurunan, termasuk pada momentum Ramadan yang biasanya menjadi periode peningkatan transaksi.
“Oh kalau untuk Ramadan sekarang ini jauh menurun dibanding Ramadan sebelumnya,” ujarnya.
Menurut Efendi, turunnya penjualan tidak lepas dari melemahnya daya beli masyarakat.
“Mungkin pendapatan warga Natuna juga menurun. Dari pendapatan warga Natuna itu juga berpengaruh ke usaha kami,” jelasnya.
Persoalan lain yang paling dirasakan pelaku usaha adalah mahalnya biaya pengiriman barang dari Natuna ke luar daerah.
Hal itu diungkapkan Wasli, pelaku usaha ikan asap di kawasan Sentral Ikan Salai Natuna. Usaha yang telah ia jalankan hampir delapan tahun itu memproduksi ikan asap yang kerap dijadikan oleh-oleh khas Natuna.
“Kalau ada tamu datang ke Natuna, biasanya mereka pulang membawa ikan asap,” ujarnya kepada Koran Perbatasan, Selasa (10/3/2026).
Namun mahalnya ongkos kirim membuat produk tersebut sulit bersaing di pasar luar daerah.
“Kalau kirim ke Medan saja, biaya kirim bisa sampai Rp100 ribu per kilogram. Kadang ongkos kirimnya lebih mahal daripada harga ikannya,” katanya.
Akibat kondisi itu, banyak pelaku usaha akhirnya memilih bertahan dengan mengandalkan pasar lokal.
Situasi serupa juga dihadapi Bujang Taridi, pelaku usaha kerupuk atom yang telah menekuni usaha olahan ikan tongkol tersebut selama belasan tahun.
Ia mengaku permintaan terhadap produk kerupuk atom sebenarnya cukup baik, namun usaha yang dijalankannya masih terkendala keterbatasan modal untuk membeli bahan baku.
“Kadang ada pesanan, tapi tepungnya tidak ada. Makanya saya sangat membutuhkan modal untuk menampung bahan baku,” ujarnya.
Selain modal, persoalan distribusi juga masih menjadi hambatan utama.
“Saya pernah kirim satu karung kerupuk ke Pontianak sekitar 12 kilogram. Ongkirnya diminta Rp100 ribu per karung. Padahal keuntungan kami tidak seberapa,” katanya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat membantu mencarikan solusi terkait akses transportasi serta biaya pengiriman bagi pelaku usaha di Natuna.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Natuna sebenarnya telah bekerja sama dengan Bank Riau Kepri (BRK) Syariah Cabang Ranai dalam program pembiayaan usaha mikro tanpa bunga.
Team Leader Pembiayaan Produktif BRK Syariah Ranai, Eriksubandi, menjelaskan program tersebut mulai berjalan sejak November 2025.
Dalam program tersebut, pelaku usaha dapat memperoleh pembiayaan hingga Rp20 juta, sementara margin atau bagi hasil pembiayaan disubsidi oleh pemerintah daerah.
“Bank tetap menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, tetapi margin atau bagi hasilnya disubsidi oleh pemerintah daerah,” jelasnya melalui wawancara WhatsApp.
Dengan skema tersebut, pelaku UMKM hanya membayar pokok pinjaman tanpa tambahan biaya margin.
Namun hingga kini jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan program tersebut masih tergolong sangat sedikit.
“Kalau sampai saat ini lebih kurang sekitar 20 nasabah,” ujarnya.
Padahal jumlah UMKM di Natuna diperkirakan mencapai lebih dari 7.000 unit usaha. Sebagian pelaku usaha bahkan mengaku belum berhasil mengakses pembiayaan tersebut.
Bujang Taridi mengaku pernah mencoba mengajukan pinjaman ke Bank Riau Kepri, namun tidak berhasil memperoleh pembiayaan.
“Saya pernah coba mengajukan pinjaman ke Bank Riau Kepri, tapi katanya tidak ada dana yang masuk. Jadi saya mundur. Akhirnya saya mencari modal dari teman-teman yang bisa membantu sedikit demi sedikit,” ungkapnya.
Di wilayah kepulauan seperti Natuna, persoalan logistik dan distribusi memang telah lama menjadi hambatan bagi pengembangan usaha lokal.
Tanpa kebijakan distribusi yang lebih terjangkau serta akses permodalan yang lebih luas, berbagai program pembinaan UMKM dinilai belum sepenuhnya mampu mendorong pertumbuhan usaha masyarakat.
Dengan jumlah UMKM yang mencapai ribuan unit, sementara program pembiayaan baru menjangkau puluhan pelaku usaha, kesenjangan antara kebutuhan di lapangan dan realisasi dukungan program menjadi sorotan dalam upaya penguatan ekonomi daerah.
Para pelaku usaha berharap pemerintah daerah tidak hanya mendorong program pembinaan, tetapi juga menghadirkan solusi konkret terhadap persoalan logistik dan permodalan yang selama ini membatasi perkembangan produk lokal Natuna.
Terkait persoalan tersebut, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disperindagkopum) Kabupaten Natuna, Marwan Sjah Putra, S.TP., hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi redaksi.
Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada Bupati Natuna, Cen Sui Lan, untuk meminta penjelasan terkait langkah pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan ongkos kirim serta akses permodalan bagi pelaku UMKM.
Namun hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh tanggapan. Nomor kontak redaksi yang digunakan untuk menyampaikan permintaan konfirmasi bahkan diketahui telah diblokir. (KP).
Laporan: Red
