Ketidaksetaraan akses fiskal ini memiliki dampak jangka panjang yang serius. Pembangunan infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan tidak terwujud secara optimal di wilayah yang paling membutuhkan. Keterlambatan pembangunan tersebut tidak hanya menghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mengurangi daya tarik investasi di daerah perbatasan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi lokal menjadi stagnan, dan kesenjangan antara daerah maju dengan daerah tertinggal semakin melebar.
Upaya reformasi fiskal harus dilandasi oleh prinsip keadilan spasial yang mempertimbangkan konteks lokal secara mendalam. Pendekatan berbasis data lokal seperti analisis biaya logistik, aksesibilitas, dan indikator sosial ekonomi, perlu diintegrasikan dalam formula alokasi dana transfer. Dengan demikian, alokasi anggaran tidak hanya dilihat dari sisi angka agregat, tetapi juga dari seberapa besar kontribusinya untuk mengurangi ketertinggalan daerah perbatasan.
Selain itu, peningkatan kapasitas fiskal daerah sangat krusial. Pelatihan teknis, peningkatan sistem informasi manajemen keuangan, dan dukungan dari pemerintah pusat dapat membantu daerah perbatasan untuk menyusun rencana pembangunan yang lebih realistis dan efektif. Keterlibatan aktif daerah dalam forum perencanaan nasional juga harus ditingkatkan agar aspirasi lokal dapat langsung diterjemahkan ke dalam kebijakan fiskal.
