Lebih jauh, desa juga tidak memiliki keleluasaan fiskal yang memadai. Sebagian besar dana desa bersifat terikat pada program prioritas nasional yang sudah ditentukan dari atas. Desa hanya memiliki ruang kecil untuk menetapkan program berbasis kebutuhan lokal. Dalam sistem seperti ini, pemberdayaan menjadi ilusi administratif, bukan proses transformatif.
Tidak sedikit desa yang mengembangkan program BUMDes, koperasi, atau usaha mikro berbasis komunitas. Namun tanpa pembinaan jangka panjang, akses pasar, dan insentif fiskal, usaha tersebut berumur pendek. Ini dikenal dalam studi pembangunan sebagai projectized development, yakni pembangunan yang terjebak dalam logika proyek, bukan keberlanjutan sistemik.
Di sisi lain, warga desa pun mulai menginternalisasi pola ini. Ketika dana desa hadir secara rutin setiap tahun, masyarakat lebih cenderung menunggu program datang ketimbang menginisiasi usaha mandiri. Ini menimbulkan fiskal habituation, kebiasaan bergantung pada anggaran negara tanpa orientasi produktif. Budaya ini justru kontraproduktif dengan semangat kewirausahaan dan penguatan modal sosial.
