Secara politik, pola ini juga memunculkan relasi kuasa baru. Kepala desa dengan akses pada dana besar sering kali menjadi aktor dominan dalam politik lokal. Program-program sering kali disesuaikan dengan kebutuhan elektoral, bukan kebutuhan ekonomi jangka panjang. Akuntabilitas terhadap masyarakat tergeser oleh kepentingan birokrasi dan elite lokal.
Untuk keluar dari ketergantungan struktural ini, diperlukan reposisi arah kebijakan dana desa. Pertama, pemerintah pusat harus mengurangi kontrol mikro terhadap penggunaan dana dan memperluas ruang inovasi lokal. Dana desa harus menjadi alat demokratisasi ekonomi, bukan sekadar proyek tahunan.
Kedua, indikator keberhasilan penggunaan dana desa harus direvisi. Penyerapan anggaran bukanlah ukuran utama. Yang lebih penting adalah dampak ekonomi jangka panjang, berapa unit usaha baru yang tumbuh, seberapa besar peningkatan pendapatan warga, dan sejauh mana ketergantungan fiskal berkurang.
