ANAMBAS – Pemerintah Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas berhasil merealisasikan seluruh program prioritas nasional yang diamanatkan Kementerian Desa dengan memanfaatkan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mencapai Rp 2,3 miliar.
Program-program strategis tersebut meliputi ketahanan pangan, penanganan stunting, dan bantuan langsung tunai bagi masyarakat.
Kepala Desa Nyamuk, Adnan, menjelaskan komposisi alokasi anggaran untuk program prioritas. “Yang menjadi prioritas desa yang harus dilaksanakan, 20% untuk ketahanan pangan, 5% untuk BLT DD, dan 12% untuk stunting. Program-program ini sudah terealisasikan semua,” ujarnya kepada koranperbatasan.com dalam wawancara di Kedai Kopi Tarempa Beach, Senin (29/9/2025).
Adnan memaparkan bahwa DD dialokasikan khusus untuk program-program prioritas, sementara ADD difokuskan untuk operasional pemerintahan desa. “Kami fokus ADD kepada gaji, tunjangan, program-program rapat di desa, dan perjalanan dinas,” jelasnya.
Mekanisme pencairan dana dilakukan secara sistematis. ADD dicairkan setiap bulan, sedangkan DD dibagi dalam dua tahap – 60% pada tahap awal dan 40% pada tahap kedua. “Untuk BLT, kami cairkan setiap bulannya secara tunai,” tambah Adnan.
Meski mengakui adanya keterlambatan pencairan dana sekitar Rp 300 juta setiap tahunnya, Adnan menegaskan bahwa hal tersebut tidak menghambat realisasi program. “Terkait kendala dalam pencairan dan penggunaan anggaran, tak pernah. Tak ada,” tegasnya.
Di sektor pembangunan fisik, desa berhasil menyelesaikan dua proyek strategis. “Pada tahun ini ada dua fisik kami. Tahap awal cair 60% untuk pembangunan Welcome to Desa Nyamuk, tahap dua kami membuat gedung kesenian desa,” paparnya.
Dalam menyikapi dinamika pembangunan, Adnan menunjukkan sikap realistis dan memahami kapasitas keuangan daerah. “Kami juga mengerti pendapatan daerah. Kalau memang nak kami tuntut hal kami, kami juga harus memikirkan pendapatan daerah,” ungkapnya dengan bijak.
Pernyataan ini mencerminkan paradigma kolaboratif dalam tata kelola pemerintahan desa, di mana terdapat pemahaman menyeluruh tentang ekosistem keuangan daerah dan kesinambungan fiskal. (KP).
Laporan : Azmi
