Namun, di tengah kesemrawutan jawaban, Wan Arismunandar memberikan secercah harapan. Pihaknya mengungkapkan bahwa Bupati Cen Sui Lan telah meminta Gubernur Kepri mengevaluasi besar-besaran izin pertambangan minerba pada akhir 2025 atau awal 2026. Izin-izin di kawasan sensitif seperti Batubi dan Gunung Selat Lampa dipastikan tidak akan diloloskan. “Bahasa halusnya ‘evaluasi’, bahasa kasarnya ‘dihentikan’,” tegas Wan Aris.
Di penghujung audiensi, Ketua DPRD Natuna, Rusdi menyatakan kebanggaannya pada mahasiswa dan berjanji akan meningkatkan fungsi pengawasan. “Kami sangat berterimakasih kepada adik-adik mahasiswa telah menyampaikan aspirasinya kepada kami. Dan mungkin ada hal-hal di daerah, desa, dan kecamatan, yang belum mereka ketahui tentunya harus dipublikasikan supaya masyarakat tahu. Kedepan, kita akan publikasikan,” janjinya.
Namun, di balik janji manis itu, yang terdengar justru adalah pengakuan kelam tentang keadaan yang sebenarnya. Audiensi ini bukan sekadar tempat menitipkan aspirasi, melainkan sebuah interupsi yang memaksa DPRD membongkar semua ketidakberdayaan mereka memantau anggaran dan mengawal kebijakan.
Masalah anggaran yang selama ini hanya jadi desas-desus. Jawaban-jawaban yang diberikan, meski terkesan berputar, justru mengonfirmasi bahwa kekurangan likuiditas adalah akar dari banyak masalah.
Janji evaluasi tambang dan transparansi fungsi pengawasan adalah kemenangan kecil bagi gerakan mahasiswa. Namun, semua itu masih berupa kata-kata yang tercatat dalam notulensi rapat.
Tantangan sesungguhnya adalah mengawal janji-janji ini menjadi action plan yang nyata dan mengubah gemuruh orasi di ruang rapat menjadi dentuman kemajuan untuk Natuna sebagai daerah perbatasan yang tak boleh lagi terabaikan.
Tanda Tangan DPRD Natuna Jadi Kontrak Publik, Mahasiswa Siap Kawal!
Penandatanganan nota kesepakatan menjadi tonggak penting dalam sejarah pergerakan mahasiswa di Natuna. Dokumen berisi 12 tuntutan strategis itu kini menjelma menjadi kontrak moral yang harus dipertanggungjawabkan oleh wakil rakyat Natuna.
