“Audiensi mahasiswa dengan DPRD Natuna tak hanya membongkar krisis keuangan daerah, tetapi juga melahirkan sebuah kontrak moral nota kesepakatan yang kini membebani DPRD dengan tanggung jawab publik yang nyata”
NATUNA – Krisis keuangan yang menjerat Kabupaten Natuna akhirnya pecah ke permukaan melalui audiensi panas antara Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Natuna bersama mahasiswa STAI dengan DPRD Natuna pada Kamis, 4 September 2025. Di balik orasi lantang dan debat sengit, DPRD akhirnya menandatangani sebuah nota kesepakatan berisi 12 tuntutan strategis mahasiswa. Dokumen itu kini dipandang sebagai kontrak moral yang menuntut realisasi nyata, bukan sekadar janji politik.
Gemuruh suara orasi yang diserukan HMI Cabang Natuna dan Mahasiswa STAI Natuna dalam audiensi mereka bersama DPRD Natuna menuai beberapa kontroversi terkait isu daerah perbatasan yang kerap tak terperhatikan serta seolah para pemangku kepentingan di negeri Melayu ini memilih bungkam.
Formateur Ketua Umum HMI Cabang Natuna, Fergiawan, dalam mengawal mahasiswa didampingi Formateur Ketua Umum Kohati Ayu Wulan Anggraini dan Mide Formateur I Wanda Swarna Putra, berhasil memecah kebisuan yang selama ini menyelimuti kebijakan publik di Natuna. Audiensi itu berubah menjadi sebuah pembongkaran sistematis atas kegagalan tata kelola pemerintahan di daerah perbatasan.
