Perlu dipahami bahwa efisiensi bukan hanya soal memangkas anggaran, tetapi menyusun kembali prioritas dengan memastikan bahwa pengeluaran pemerintah memberikan dampak sosial yang maksimal. Rasionalisasi seharusnya bukan sekadar pengurangan kuantitas, tetapi peningkatan kualitas distribusi fiskal. Dalam kerangka ini, yang seharusnya ditekan adalah pemborosan birokrasi dan belanja tak produktif, bukan perlindungan dasar bagi warga negara.
Jika pemerintah terus mendorong efisiensi anggaran tanpa melihat efek domino sosialnya, maka akan lahir generasi ekonomi yang terbiasa bertahan tanpa kepastian, tanpa jaring pengaman, dan tanpa daya tawar terhadap gejolak pasar. Keadilan fiskal sejatinya adalah bagaimana negara hadir sebagai penyeimbang, bukan hanya akuntan.
Di tengah rasionalisasi anggaran, negara perlu menunjukkan kepekaan sosialnya. Keseimbangan antara pengelolaan fiskal yang sehat dan perlindungan warga tidak boleh menjadi pilihan biner. Justru di masa sulit, intervensi negara menjadi penentu arah ekonomi rumah tangga.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
