PPIR juga meminta agar belanja pegawai dan sosial dioptimalkan, terutama dalam hal pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN yang disebut berdampak pada daya beli dan siklus ekonomi daerah.
“Jika TPP ASN terlambat, maka akan memengaruhi ekonomi mikro, menurunkan daya beli, dan berdampak pada pelayanan publik,” tegasnya.
Di sisi pendapatan, Fraksi PPIR mendorong inovasi daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbasis digital. Hal ini penting mengingat PAD yang sah mengalami penurunan sebesar 7 persen pada perubahan anggaran tahun ini. Penguatan sektor pajak dan retribusi daerah melalui pendekatan elektronik diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kontribusi terhadap keberlanjutan pembangunan.
Terakhir, Fraksi PPIR menegaskan komitmennya mengawal proses anggaran agar tetap berada pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan keadilan.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga efektivitas penggunaan anggaran, dari sisi perencanaan, pengawasan, hingga pelaksanaannya,” pungkas Linda. (KP).
Laporan : Azmi
