Indonesia kerap membanggakan diri sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Namun ketika membuka struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang terlihat bukan representasi atas ribuan pulau, melainkan konsentrasi belanja yang metropolitan-sentris. Proyeksi identitas negara dalam praktik fiskal ternyata lebih menonjolkan pusat-pusat kota besar, bukan jaringan wilayah yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.
DALAM wacana politik kebangsaan, Indonesia sering digambarkan sebagai negara maritim, negara kepulauan, dan negara yang beraneka ragam secara geografis dan kultural. Namun ketika identitas itu diletakkan berhadapan dengan instrumen nyata negara seperti APBN, kita menemukan paradoks mendasar. Alih-alih mencerminkan kepulauan, struktur anggaran negara justru mengarah pada metropolitanisasi. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung menjadi simpul utama distribusi belanja negara, sementara wilayah-wilayah terluar dan terpinggirkan seperti Natuna, Anambas, Sangihe, dan Merauke hanya menerima sisa-sisa.
Paradoks ini mengindikasikan bahwa Indonesia mengalami krisis representasi fiskal. Negara kepulauan hanya hidup dalam narasi kultural dan retorika politik, tetapi mati dalam sistem distribusi fiskal. Apa yang terlihat adalah semacam hegemoni terpusat, atau dalam istilah Antonio Gramsci, bentuk dominasi ideologis yang menormalisasi pusat sebagai poros dan pinggiran sebagai pelengkap.
Struktur APBN tahun 2025 misalnya, menunjukkan porsi belanja kementerian dan lembaga yang terakumulasi hampir 70% di Pulau Jawa. Proyek-proyek strategis nasional sebagian besar dibangun di kawasan urban yakni jalan tol antarkota besar, bandara internasional, MRT, LRT, dan pusat logistik berteknologi tinggi. Dalam hal ini pembangunan menjadi semacam ritual simbolik bukan sekadar membangun infrastruktur tetapi membangun citra negara modern yang disematkan pada kota-kota pusat kekuasaan dan ekonomi.
Lalu di mana peran daerah 3T, Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dalam seluruh konfigurasi ini? Mereka menjadi objek representasi, bukan subjek penentu. Bahkan dalam skema Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), daerah-daerah 3T seringkali tidak mendapatkan prioritas berdasar kebutuhan substansial, melainkan atas dasar perhitungan teknokratis yang bias pusat.
Lebih jauh, ketimpangan fiskal ini tidak hanya berdampak pada perlambatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah perbatasan, tetapi juga berdampak secara ontologis yakni pada pemaknaan eksistensial tentang siapa yang dianggap sebagai bagian dari “kita” dalam identitas kebangsaan.
