Ironisnya, meskipun pusat mendesak daerah untuk efisiensi, kontrol anggaran tetap terpusat. Reformasi fiskal sering hanya berarti penyesuaian angka-angka di Jakarta, bukan perbaikan struktural di daerah. Upaya efisiensi di pusat berdampak pada pemotongan DAK atau DAU, yang justru memperparah ketimpangan. Dalam banyak kasus, daerah 3T harus memangkas program prioritas mereka sendiri karena dana transfer yang tidak stabil.
Jika pemerintah benar-benar ingin memperbaiki ketimpangan fiskal, langkah pertama adalah memperkuat kapasitas fiskal daerah pinggiran. Ini mencakup peningkatan dana transfer yang berbasis kebutuhan (needs-based transfer), reformasi dalam penghitungan alokasi fiskal, serta pemberian ruang lebih besar bagi daerah 3T untuk menetapkan kebijakan fiskalnya sendiri. Tanpa langkah-langkah ini, 3T akan tetap menjadi penonton pembangunan nasional, bukan aktor di dalamnya.
Lebih jauh lagi, perlu ada mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan realisasi anggaran yang melibatkan masyarakat lokal. Partisipasi publik menjadi krusial agar kebijakan fiskal tidak bersifat top-down dan mengabaikan kompleksitas daerah. Dalam konteks wilayah perbatasan, misalnya, perencanaan fiskal harus memperhatikan aspek geopolitik, aksesibilitas geografis, serta kearifan lokal yang unik.
Kesimpulannya, ketimpangan fiskal antara pusat dan pinggiran adalah masalah struktural yang harus diselesaikan dengan pendekatan yang sistemik, bukan sekadar kosmetik anggaran. Selama wilayah 3T hanya dijadikan objek distribusi anggaran tanpa hak menentukan arah fiskalnya, maka pembangunan akan selalu timpang. Pemerintah pusat harus berhenti menganggap efisiensi sebagai alasan untuk membatasi peran daerah. Saatnya fiskal nasional menyentuh realitas pinggiran, bukan hanya membebani.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
