Anggaran yang Tidak Netral
Seringkali pemerintah berdalih bahwa alokasi anggaran bersifat teknokratis dan objektif. Tapi faktanya, penentuan proyek prioritas nasional, belanja kementerian/lembaga, dan distribusi dana transfer daerah masih sangat bias terhadap wilayah dengan infrastruktur eksisting yang baik. Kota-kota besar dengan akses politik dan ekonomi lebih dekat dengan pusat kekuasaan akhirnya mendapat lebih banyak “subsidi modernitas”.
Sementara itu, perbatasan seperti di Natuna, Merauke, atau Talaud harus berjuang sendiri. Petani tak memiliki pasar, nelayan tak punya cold storage, anak-anak tak punya akses sinyal internet yang layak. Dalam kondisi ini, negara hadir tidak sebagai penopang, melainkan sebagai penonton.
Diksi “Subsidi” yang Menyesatkan
Istilah “subsidi” kerap diasosiasikan dengan beban negara terhadap daerah tertinggal. Namun realitasnya, kota-kota besar pun disubsidi. Lihat saja pembangunan MRT, LRT, tol dalam kota, bandara bertingkat, hingga digitalisasi layanan yang seluruhnya dibiayai negara. Mengapa subsidi pada kota disebut “investasi”, sementara subsidi pada daerah 3T dianggap pemborosan?
Ini menunjukkan betapa narasi publik ikut mereproduksi ketimpangan spasial. Negara memperkuat yang sudah kuat dan menganggap bantuan pada yang lemah sebagai tindakan belas kasihan, bukan keadilan.
