Perbatasan Tidak Boleh Sekadar Jadi Simbol
Retorika nasionalisme seringkali menyebut perbatasan sebagai beranda negara, garda terdepan, dan simbol kedaulatan. Namun penghormatan itu tak pernah diikuti dengan distribusi sumber daya.
Tidak ada pembelaan nyata terhadap hak hidup yang layak di wilayah tersebut. Jika perbatasan hanya dipuja dalam pidato, namun dibiarkan tanpa logistik dan layanan publik, maka sesungguhnya negara telah menjadikannya monumen kosong, bukan wilayah hidup.
Siapa yang Dianggap Ada?
Ketika kota disubsidi dan perbatasan ditinggalkan, negara secara tidak langsung menyatakan siapa yang “berhak” untuk hidup layak. Dalam sistem ini, perbatasan dianggap tak cukup bernilai untuk ditopang. Padahal justru di sanalah ketahanan nasional diuji. Bila yang menjaga batas tak dijaga negara, lalu siapa yang menjaga bangsa?
