Lebih jauh lagi, kita dapat melihat ketimpangan anggaran ini sebagai bentuk hegemoni Gramscian yakni dominasi kelompok tertentu bukan karena paksaan, tetapi karena narasi mereka menjadi satu-satunya narasi yang dianggap sah. Pemerintah pusat tidak perlu menindas 3T secara langsung, cukup dengan tidak menyebut mereka secara signifikan dalam visi pembangunan nasional.
Lihat saja peta prioritas nasional, kawasan industri, pelabuhan internasional, infrastruktur konektivitas, semuanya berada di wilayah-wilayah yang sudah memiliki kekuatan ekonomi. Sementara wilayah 3T disapa dengan program-program charity seperti bantuan sosial, BLT, atau pengiriman dokter kontrak. Ini bukan pembangunan, tapi pengelolaan krisis permanen.
Jika narasi ini tidak diubah, maka 3T akan terus berada dalam sirkuit marginalisasi yang direproduksi secara fiskal tiap tahun. Mereka bukan hanya tidak mendapat cukup, tetapi juga tidak pernah ditanya: “Apa yang kalian butuhkan?” Demokrasi fiskal, dalam arti sejatinya, belum hadir bagi wilayah 3T.
Untuk keluar dari jerat ini, kita perlu mengubah narasi: dari “membantu pinggiran” menjadi “mengafirmasi hak pinggiran”. Dari “memasukkan 3T ke dalam sistem nasional” menjadi “membangun sistem nasional dari kebutuhan 3T”. Ini bukan soal retorika semata, tapi tentang bagaimana anggaran dirancang, bagaimana indikator keberhasilan ditentukan, dan bagaimana suara pinggiran dijadikan pusat deliberasi kebijakan.
Tanpa perubahan narasi, perubahan angka hanyalah ilusi. Dan selama pinggiran tetap terpinggirkan dalam narasi anggaran negara, maka keadilan sosial hanya akan menjadi janji yang terus ditunda.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
