SETIAP kali pemerintah mengumumkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) nasional meningkat, publik diharapkan optimis. Seolah angka-angka itu menjadi bukti sahih bahwa roda ekonomi berputar dengan baik.
Namun kenyataannya, bagi banyak warga, terutama di kelas menengah ke bawah, angka PDB hanyalah simbol kosong tidak mengubah kondisi dapur mereka, tidak menambah daya beli, tidak pula menjawab keluhan soal harga-harga yang terus naik.
Pertumbuhan ekonomi memang penting. Ia menggambarkan peningkatan aktivitas produksi, perdagangan, dan investasi. Tapi pertanyaannya: apakah pertumbuhan itu inklusif? Apakah ia mampu menjangkau mereka yang hidup di bawah garis kesejahteraan? Fakta di lapangan menunjukkan jurang yang dalam antara statistik makro dan kehidupan mikro.
Ketika harga beras, minyak goreng, dan tarif listrik naik tanpa diiringi kenaikan upah yang sepadan, rakyat kecil tidak peduli apakah PDB tumbuh 5% atau lebih. Yang mereka pedulikan adalah apakah hari ini cukup makan tiga kali, apakah anak bisa tetap sekolah, dan apakah biaya kesehatan masih bisa dijangkau. Di sinilah paradoks ekonomi itu mencuat: negara tumbuh, rakyat gundah.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya butuh pertumbuhan, tapi juga distribusi yang adil. Tanpa keadilan distribusi, pertumbuhan hanya memperkaya yang sudah kaya, memperlebar kesenjangan, dan menumpuk frustrasi sosial yang berbahaya.
