Ketimpangan ini juga terasa dalam aspek lain: pendidikan yang masih timpang antara kota dan desa, akses kesehatan yang bergantung pada domisili, dan bantuan sosial yang tak selalu sampai kepada yang benar-benar membutuhkan. Dalam semua itu, rakyat kecil kembali menjadi korban ketidaktepatan sistem dan keputusan birokrasi yang tak berpihak.
Narasi pembangunan yang terus digaungkan seolah tak berpijak pada kenyataan lapangan. Ya, angka pertumbuhan ekonomi mungkin positif. Tapi siapa yang menikmati hasilnya? Jika pertumbuhan itu hanya terpusat di sektor-sektor tertentu yang dikuasai segelintir pihak, maka ketimpangan hanya akan memburuk.
Rakyat membutuhkan keadilan, bukan sekadar janji pemerataan. Pemerintah harus menata ulang kebijakan fiskal dan sosial agar lebih berpihak kepada mereka yang paling terdampak. Pajak progresif yang sungguh dijalankan, kontrol harga bahan pokok, serta penguatan sistem subsidi langsung berbasis data akurat harus menjadi prioritas.
Sebab ketika rakyat terus membayar mahal atas ketimpangan, bukan hanya kesejahteraan yang direnggut, tetapi juga kepercayaan terhadap negara.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
