Kesenjangan ini makin terlihat ketika pemerintah gencar bicara soal efisiensi anggaran dan reformasi fiskal, sementara rakyat justru harus mengencangkan ikat pinggang. Subsidi energi dikurangi, bantuan pangan dikalkulasi ulang, bahkan program kesejahteraan kian selektif. Semua demi “optimalisasi anggaran” sebuah narasi teknokratik yang tak jarang menjauh dari rasa keadilan sosial.
Padahal, masyarakat lapisan bawah bukan sedang malas atau gagal beradaptasi. Mereka bekerja keras sebagai buruh, petani, pedagang kaki lima—tetapi upah yang diterima tak mampu mengejar laju kenaikan harga.
Kondisi ini diperparah oleh ketidakstabilan harga pangan, biaya pendidikan, dan layanan kesehatan yang makin memberatkan.
Ironisnya, pada saat rakyat berjuang bertahan hidup, sebagian elite masih sibuk membanggakan kemajuan infrastruktur, transformasi digital, atau kemudahan investasi asing. Semua itu memang penting, tetapi akan lebih bermakna jika diiringi keberpihakan nyata pada distribusi manfaat ekonomi yang merata.
Karena dalam sistem ekonomi yang adil, pertumbuhan tidak hanya menguntungkan sebagian, tetapi menjangkau seluruh lapisan masyarakat—terutama mereka yang paling rentan.
