Wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) masih diperlakukan sebagai objek pembangunan dalam sistem fiskal nasional. Kebijakan anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat jarang melibatkan daerah-daerah ini dalam proses pengambilan keputusan, menjadikan mereka sekadar penerima, bukan penentu arah pembangunan yang sesuai dengan realitas lokal.
DALAM struktur fiskal Indonesia saat ini, wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) lebih sering menjadi objek daripada subjek kebijakan. Mereka diposisikan sebagai penerima belaka dari dana pusat baik itu melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Desa, namun jarang diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi atau terlibat dalam proses formulasi kebijakan fiskal itu sendiri. Ketimpangan ini bukan sekadar persoalan prosedural, melainkan menyangkut ketidakadilan struktural dalam tata kelola negara.
Ironisnya, konsep desentralisasi yang sejak reformasi 1998 digaungkan justru belum menyentuh ranah fiskal secara bermakna. Meski pemerintah daerah memiliki otoritas dalam penggunaan anggaran tertentu, mereka tetap bergantung pada transfer dari pusat yang besarannya ditentukan secara sepihak melalui rumus nasional. Di sinilah letak masalah utama: desain fiskal yang satu arah dan mengabaikan realitas sosial, geografis, dan kebutuhan pembangunan khas di 3T.
Jika ditilik lebih dalam, ketergantungan fiskal wilayah 3T tidak hanya menandakan lemahnya kapasitas pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga menunjukkan bahwa mereka tidak diberikan kewenangan fiskal yang memadai. Dalam banyak kasus, struktur anggaran daerah 3T sangat rigid, sehingga ruang manuver untuk menjawab dinamika lokal, seperti kebutuhan infrastruktur dasar, konektivitas, atau mitigasi bencana, menjadi sangat terbatas.
Ketiadaan keterlibatan aktif dari daerah 3T dalam menyusun kebijakan fiskal nasional juga berdampak pada tidak sinkronnya antara anggaran pusat dan prioritas lokal. Banyak program pemerintah pusat yang ketika diterapkan di 3T justru tidak relevan, tidak tepat sasaran, atau tidak berkelanjutan. Akibatnya, anggaran habis tetapi persoalan tetap mengakar. Pembangunan jalan yang tidak terhubung dengan pusat ekonomi lokal, sekolah yang kekurangan guru, atau fasilitas kesehatan yang tanpa tenaga medis, adalah potret-potret yang sering kita jumpai di sana.
