Keputusan Presiden No. 71 Tahun 1996 yang membentuk BP3N (Badan Pengelola Pengembangan Pulau Natuna) sebetulnya telah menyusun cetak biru pembangunan Natuna secara menyeluruh. Namun hingga kini, badan itu tak kunjung diaktifkan. Ironisnya, pemerintah daerah justru sibuk merumuskan konsep baru, padahal kerangka pembangunan yang matang sudah tersedia sejak hampir tiga dekade lalu.
SUDAH terlalu lama arah pembangunan Pulau Natuna diwarnai kebingungan administratif. Di tengah potensi ekonomi yang luar biasa dan posisi strategis di perbatasan utara Indonesia, pemerintah daerah tampaknya masih mencari-cari formulasi baru. Padahal, sejak tahun 1996, negara ini telah menetapkan satu konsep kuat. BP3N yang dirancang untuk mengelola Natuna sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.
Konsep BP3N tidak lahir sembarangan. Ia disusun melalui pendekatan lintas sektor, dengan mandat mengintegrasikan perencanaan tata ruang, pengelolaan investasi, perizinan satu pintu, hingga pengembangan kawasan industri dan maritim. Semua itu tertuang dalam Keppres No. 71 Tahun 1996 dan diperkuat Keppres No. 17 Tahun 1999. Ini adalah cetak biru yang sangat komprehensif jauh melampaui sekadar wacana KEK atau rencana baru berbasis lahan transmigrasi.
Namun sayangnya, pemerintah daerah justru terjebak dalam pencarian konsep baru yang tidak memiliki kekuatan hukum, kelembagaan, ataupun kajian teknis yang setara. Hal ini justru memperpanjang waktu, menguras energi birokrasi, dan membiarkan Natuna tetap stagnan dalam janji-janji pembangunan.
