Kebijakan ekonomi sering kali lahir dari sudut pandang makro yang gagal menyentuh realita mikro. Peningkatan infrastruktur, stabilitas makroekonomi, dan angka statistik sering dijadikan tolak ukur keberhasilan. Padahal, masyarakat miskin tak hidup di dalam grafik; mereka hidup dalam kekhawatiran harian soal makan, biaya sekolah, dan kesehatan.
Sudah saatnya negara mengakui bahwa kemiskinan adalah masalah struktural. Ini bukan semata tentang memberi bantuan langsung tunai atau program subsidi musiman, tetapi soal reformasi menyeluruh dalam sistem ekonomi, pajak, distribusi lahan, dan akses layanan dasar. Tanpa itu semua, segala bentuk bantuan hanya akan menjadi penawar sementara.
Kita butuh kebijakan yang berpihak. Kebijakan yang menjadikan pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan pangan sebagai hak, bukan komoditas. Dan untuk itu, perlu keberanian politik untuk melawan kepentingan-kepentingan yang selama ini diuntungkan dari status quo.
Karena pada akhirnya, miskin bukan pilihan. Ia adalah konsekuensi dari sistem yang membiarkan ketidakadilan terus berlangsung. Dan selama sistem ini tak diubah, selama itu pula rakyat kecil akan terus terjebak dalam lingkaran yang tak mereka pilih.
Oleh : Dhitto Adhitya, Redaktur Koran Perbatasan
